"Selamat Datang di Blog Saya"

Rabu, 04 Januari 2012

5 Pola Kalimat Bahasa Inggris

HANYA SEKEDAR UNTUK BAHAN FINAL. Hahaha. . .

SIMPLE PRESENT TENSE/ PRESENT TENSE (Bentuk sekarang kebiasaan/ kenyataan)
Penggunaannya:
* Untuk menyatakan peristiwa/ perbuatan yang berlangsung setiap hari/ berulang -ulang/ kebiasaan sehaari-hari (habitual action)
ex: 1. She helps her mother everyday. 2. I get up at 5 everymorning.
* Untuk menyatakan suatu kejadian/ peristiwa yang merupakan kebenaran umum (general truth).
ex: 1. The sun rises in the east. 2. The moon moves around the earth.

Susunan Kalimat
(+) S + V1 (s/es) __________ He, she, it + s ___ -ch, c, ss, sh, x, z, o +es __ buy, play hanya +s
(-) S + do/does + not + V1 _____ I, you, we, they = do
(?) Do/does + S + V1 ?

Signal Word: usually, always, sometimes, early, seldom, everyday, etc.


SIMPLE PAST TENSE (Bentuk lampau sederhana)
Penggunaannya:
* Untuk menyatakan peristiwa/ perbuatan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau.
ex: 1. Mr. John family lived in Jakarta 2 years ago. 2. He went to Semarang yesterday.
* Untuk menyatakan kejadian yang berulang-ulang/ yang telah menjadi kebiasaan di waktu lampau.
ex: 1. I uses to walk to school. 2. He used to smoke, but now he doesn't.

Susunan Kalimat:
(+) S + V2
(-) S + did not + V1
(?) Did + S + V1?

Signal Word: yesterday, long time ago, ... ago, last ..., once upon a time, just ..., this morning, this ..., etc.

PRESENT CONTINOUS TENSE (Bentuk sekarang sedang berlangsung)
Penggunaan:
* Untuk menyatakan peristiwa suatu perbuatan yang sedang berlangsung, sedang dikerjakan sekarang/ pada saat kita sedang bicara (at the time of speaking)
ex: 1. The teacheris still teaching mathematics. 2. We are sitting on the chair.
* Untuk menyatakan suatu perbuatan yang bersifat sementara.
ex: 1. We are looking for new job. 2. She is thinking about her child.

Susunan Kalimat:
(+) S + be 1 (am, is, are) + V4 ___ I = am__ You, we, they = are __ he, she, it = is
(-) S + be 1 + not + V4
(?) Be 1 + S +V4?

Signal Word: now, right now, at present, at this moment, etc.

PRESENT PERFECT TENSE (Bentuk sekarang sudah selesai)
Penggunaan:
* Untuk menyatakan suatu peristiwa yang dilakukan pada waktu lampau/ telah terjadi dan masih ada hubungannya dengan sekarang.
ex: 1. I've read the newspaper for an hour. 2. He has bought three pencils since March
* Untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah selesai terjadi, pada waktu yang tidak tertentu (indefinite time) sebelum waktu sekarang.
ex: 1. Have you ever seen the Borobudur temple? 2. I haven't gone to Yogyakarta yet.
* Untuk menyatakan suatu peristiwa/ kejadian yang selesai pada waktu singkat/pun baru saja terjadi.
ex: 1. You've just answered the question correctly. 2. Finally, they have finished the test on time.

Susunan Kalimat
(+) S + Has/have + V3 _____ I, you, we, they = have
(-) S + has/have + not + V3
(?) Has/have + S + V#?

Signal Word: already, almost, never, ever, yet, just, before, etc.

FUTURE TENSE (Bentuk akan datang)
Penggunaan:
Untuk "will"
* Untuk menyatakan kejadian/ peristiwa yang akan datang dan memutuskannya kejadian itu pada saat berbicara.
* Untuk menawarkan melakukan sesuatu.
* Untuk menyatakan suatu janji melakukan sesuatu
* Untuk meminta seseorang melakukan sesuatu
*Untuk meramalkan peristiwa yang akan terjadi
* Untuk menyatakan suatu kejadian/ peristiwa yang akan pasti terjadi.
Untuk "shall"
* Untuk menyatakan penawaran /pun pemberian saran-saran.
Untuk "be going to"
* Untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi dan sudah pernah diputuskan untuk melakukannya.
ex: Oh I'm soory I forgot. I'm going to sent it tonight.
* Untuk menyatakan kejadian/ peristiwa yang disebabkan adanya kejadian sekarang  yang menunjukkan apa yang akan terjadi kemudian

Susunan Kalimat
(+) S + shall/will + V1 ____ shall hanya untuk I 'n we, tapi sekarang semua pakai will
S + be + going to + V1
(-) S +shall/will + not + V1
S + be not + going to + V1
(?) Shall/will + S + V1?

Signal Word: next..., two/...more day, tomorrow, the day after tomorrow, later, soon, after.

Isi Makalah_ Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional.

A.    Pengertian sistem.
Sistem dt diartiakan sebagai suatu kesatuan unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling beruinteraksi secara fungsional yang memproses masukan menjadi keluaran. Oemar hamalik (1968) mengemukakan, istilah sistem adalah suatu konsep yang abstrak.
Selanjutnya dijelaskan bahwa menurut definisi tradisuonal, sistem adalah ng saling berinteraqksi untukmencapai tujuan tertentu.
Zahara Idris (1987) juga mengemukakan sistem adalah suatu kesatuan yuang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil,.
Menurut departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984/1985) setiap sistem mempunyai ciri-cirisebagai berikut:
1.      Tujuan.
Setiap sistem mempunyai tujuan,. Sebagai contoh, tujuan lembaga pendidikan adalah memberi pelayanan pendidiakn kepada yang membutuhkan.
2.      Fungsi-fungsi.
Ada tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut.
3.      Komponen-komponen.
Bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen.
4.      Interaksi atau saling hubungan
Semua komponen dalam suatu sistem, seperti komponen-komponen instruksional tadi saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan saling membutuhkan.
5.      Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan.
Misalnya dalam kegiatan belajar-mengajar guru berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antara berbagai komponen instruksional dengan melaksanakan pengembangan sistem instruksional untuk mencapai hasil belajar yang optimal,.
6.      Proses Transformasi.
Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai suatu tujusn, untuk itu diperlukan suatu proses yang memproses masukan.
7.      Umpan balik untuk koreksi.
Untuk mengetahui apakah masing-masing fingsi terlaksana dengan baik diperlukan fungsi kontrol yang mencakup monitoring dan koreksi.
8.      Daerah batasan dan lingkaran.
Antara suatu sistem dan bagian-bagian lain atau lingkungaan di sekitarnya akan terjadi interaksi. Namun, antara suatu sistem dengan sistem yang lain mempunyai daerah batasan tertentu.

B.     Pendididkan sebagai suatu sistem.
Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidiakan. Suatu usaha pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha.
Proses pendidikan sebagai sistem.
Rounded Rectangle: Masukun. Rounded Rectangle: Proses usaha Rounded Rectangle: Hasil.
 

                                                                                                                                          








P. H.Combs (1982) mengemukakan dua belas komponen pendidikan seperti berikut.

1. Tujuan dan Prioritas
Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan infgormasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya.

2. peserta didik.
Fungsonya iyalah belajar.diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sitem pendidikan.

3. Manajemen atau Pengelolaan.
Fungsi mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sisten nilai dan cita-cita dan merupakan informasi tenteng pola kepemimpinan dalam pengelolaansistem pendidikan.

4. Struktur dan Jadwal Waktu.
Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya pembagian waktu ujuan, wisuda, kegiatan perkuliahan, dan lain-lain.

5. Isi dan Bahan Pengajaran.
Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan.

6. Guru dan pelaksana.
Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik.

7. Alat Bantu Belajar.
Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih menarik dan lebih bervariasi.

8.Fasilitas.
Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan.

9.Teknologi.
Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang dimaksud dengan teknologi afalah semua tiknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan belajar dengan efisien dan efektif.

10.Pengawasan Mutu.
Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contohnya, praturan tenteng penerimaan peserta didk dan stef pengajar, peraturan ujian, dan penilaian.

11.Penelitian.
Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilam sistem pendidikan.











Biaya
Berfungsi melancaran proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingat efesiensi sisitem pendidikan.
Pendidikan sebagai suatu system dapat digambarkan dalam bentuk model dasar input-output.
Model Input-Output Pendidikan
Lingkungan                                                                                                               Lingkungan
Rounded Rectangle: Masukan Pendidikan
Rounded Rectangle: Sistem Pendidikan Rounded Rectangle: Hasil Pendidikan
 

                                                                                                     
 



Segala sesuatu yang masu dalam sisstem dan berperan dalam proses pendidikan disebut masukan pendidikan. Lingkungan hidup menjadi sumber masukan pendidikan.
P.H. Combs dan W.J. Platt mengemukakan 3 macam sumber msukan pendidikan
a. Pengetahuan,nilai-nilai, dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat.
b. Penduduk dan persediaan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan.
c. Hasil produksi dan penghasilan.
Bentuk masukan dalam system pendidikan dapat berupa informasi (pengetahuan, nilai-nilai, dan cita-cita), serta tenaga (penduduk dan tenaga kerja) dan barang (sarana pendidikan serta perlengkapan). Namun yang terdapat dalam lingkungan tidak semuanya menjadi masukan pendidikan.

C. pengertian pendidikan nasional
menurut sunarya (1969), pendidikan nasional adalah suatu system pendidian yang berdiri di atas landasan dan dijiwae oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan  dan cita-cita nasional bangsa tersebut.
Pendidikan nasional menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976), pendidikan nasional adalah suatu usaha untuk membimbing para warga Negara Indonesia untuk membimbing para warga Negara untuk menjadi pancasila, yang berkepribadian berdasarkan akan ketuhanan yang maha Esa berkesadarn masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.

D.pendidikan nasional sebagai suatu system
Sebagai suatu system pendidikan nasional mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyrakatan dan kebangsaan. 
Reja Mudyaharjo dan Waini Rasyidin mengemukakan pendidikan nasional Indonesia merupakan system nasional dan salah sector dalam keseluruhan kehidupan bangsa yang sedang membangun. Kemudian menurut Katz dan Khan, system sosial merupaan suatu kesatuan peristiwa, atau kejadian yang dilakukan sekelompo orang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan.

Cirri-ciri umum system terbuka adalah :
a.       Mengambil energi (masukan) dari lingkungan
b.      Mentransformasikan energi yang tersedia
c.       Memberikan hasil kepada lingkungan
d.      System merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terus menerus berlangsung
e.       Untuk hidup terus, system harus bergerak melawan proses entropi/ kehancuran.
f.       Masukan system tidak hanya hal-hal yang bersifat material, tetapi juga merupakan informasi yang mengambilnya bersifat selektif dan balikannya merupakan balikan negative.
g.      Dalam system terdapat keadaan statis dan keseimbangan intern (homeostatis) yang dinamis.
h.      System bergerak menuju untuk melakukan peranan-peranan yang semakin berdiferensiasi.
i.        System dapat dapat mencapai akhir yang sama dengan kondisi awal yang berbeda dan dengan cara-cara pencapaian yang tidak sama.

Belum selesai …..








       
















1.3 Landasan Operasional

Landasan operasional bagi pembangunan Negara, termasuk termasuk pendidikan ialah ketetapan MPR tentang GBHN.
GBHN disebut landasan operasional karena memberikan garis-garis besar tentang kegiatan yang harus di laksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan Negara sesuai dengan cita-cita, seperti yang termaktub dalam pancasila dan UUD 1945.
Berikut ini dikemukakan ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966-1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional.

1.      TAP MPRS No. XXVII/ 1966 bab II pasal 3
2.      TAP MPR No. IV/ MPR/ 1973
3.      TAP MPR No. IV/MPR/1978
4.      TAP MPR No. II/MPR/1983
5.      TAP MPR No. II/MPR/1988
6.      Bsb II pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 1989


F. Unsur-unsur Pokok dan Asas-Asas Pelaksanaan Pendidikan Nasioanal
                                                   
1. Unsur-Unsur Pokok

Unsur-unsur Pokok Pendidikan Nasioanal Pancasila terdiri dari Pendidikan Moral Pancasila berlandaskan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran pendidikan kesadaran bersejarah.

2. Asas-Asas pelaksanaan

Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksanaan seperti berikut.

a.       Asas semesta menyeluruh dan terpadu.
b.      Asas pendidikan seumur hidup.
c.       Asas  pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat.
d.      Asas tanggung jawab bersama  antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
e.       Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan nusantara.
f.       Asas Bhenika Tunggal Ika.
g.      Asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan.
h.      Asas manfaat, adil, dan merata yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa ada diskriminasi antara rakyat kota, dersa, daerah-daerah, suku-suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain.
i.        Asas Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani.
j.        Asas mobilitas,  efesiensi, dan efektivitas.
k.      Asas kepastian Hukum

G. Dasar, Fungsi, dan Tujuan
Pasal 2
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
Pasal 4
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan



H. Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan

1. Kelembagaaan Pendidikan    
Ditinjau dari dari segi kelembagaan maka penyelenggaraan pendidikan di indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Fungsi pendidikan luar sekolah antara lain memberikan beberapa kemampuan, yaitu kemampuan keahlian untuk pengembangan karier. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.
2. Jenis Program Pendidikan
Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan umum, pendidkan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
a. Pendidikan umum
Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan.
b. Pendidikan kejuruan
Pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan kejuruan yang diikutinya.
c. Pendidikan luar biasa
Pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental.

d. Pendidikan kedinasan
Pendidkan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non departemen.
e. Pendidikan keagamaan
Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran keagamaan yang bersangkutan.
f. Pendidikan akademik
Pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
g. Pendidikan profesional
Pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.


3. Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Selain jenjang pendidikan diatas diselenggarakan pendidikan prasekolah sebagai persiapan untuk memasuki sekolah dasar.
a. Pendidikan Prasekolah
Pendidikan prasekolah diselenggarakan untuk meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup di lingkungan masyarakat serta memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki jenjang sekolah dasar dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkindan seumur hidup.
b. Pendidikan Dasar
Pendidkan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
c. Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
d. Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi merupakan lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik  menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
4. Kurikulum / Program Pendidikan
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.
Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan didasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat:
a. Pendidikan Pancasila
b. Pendidikan Agama
c. Pendidikan Kewarganegaraan

Adapun isi kurikulum pendidikan dasar memuat sebagai berikut:
a. Pendidikan Pancasila
b. Pendidikan Agama
c. Pendidikan Kewarganegaraan
d. Bahasa Indonesia
e. Membaca dan Menulis
f. Matematika (termasuk berhitung)
g. Pengantar Sains dan Teknologi
h. Ilmu Bumi
i. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum
j. Kerajinan Tangan dan Kesenian
k. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
l. Menggambar
m. Bahasa Inggris
5. Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional
Penanggung jawab pendidikan nasional adalah Presiden, sedangkan pengelolaannya diatur sebagai berikut:
1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh Presiden kepada departemen / menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan.
2. Dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan, diantaranya keagamaaan dan kedinasan merupakan bagian integral dari sistem pendidkan nasional, diserahkan oleh Presiden kepada departemen / badan pemerintah.
3. Dalam mengelola pendidikan nasional Presiden dibantu oleh Dewan Pendidikan Nasional, yang anggotanya, antara lain, terdiri dari wakil-wakil pengelola dan unsur-unsur masayarakat. Dewan Pendidikan Nasional berfungsi sebagai penasihat presiden untuk masalah-masalah pendidikan nasional, juga penasihat badan kerjasama antara pengelola pendidikan nasional.

Isi Makalah_ Profesionalisasi Pendidik

BAB II
PEMBAHASAN

PROFESIONALISASI PENDIDIK
      Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UU No.20 THN 2003, PSL 39 (2)).
Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung-jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung-jawab adalah orangtua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, karena kodrat yaitu karena orangtua ditakdirkan menjadi orangtua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung-jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orangtua yaitu orangtua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Selain itu sukses tidaknya anak mereka juga sangat tergantung pada pola pengasuhan dan pendidikan yang diberikan di lingkungan rumah tangga. Inilah yang tercermin dalam QS. Al-Tahrim : 6 yang berbunyi:
Terjemah :     “Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.
      Menurut Ramayulis, pendidik dalam pendidikan Islam setidaknya ada empat macam. Pertama, Allah SWT sebagai pendidik bagi hamba-hamba dan sekalian makhluk-Nya. Kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya telah menerima wahyu dari Allah kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya kepada seluruh manusia. Ketiga, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. Keempat, guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan formal, seperti di sekolah atau madrasah.
Jika ditinjau dari pengertian lain maka pendidikan dapat di artikan dalam pengertian sempit dan pengertian luas.
Dalam arti luas pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Dalam kehidupan anak-anak sebelum mereka dewasa mereka mendapat pembinaan-pembinaan dari orang yang sudah dewasa. Hal ini karena anak secara alamiah membutuhkan adanya bimbingan agar mereka  biasa tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam hal ini orang yang memiliki kewajiban membina anak secara alamiah adalah orang tua, warga masyarakat, dan tokoh-tokohnya.
Jikia dilihat dari arti sempit maka pendidik adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi seorang guru dan dosen. Kedua jenis pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu yang relative lama agar mereka mampu menguasai ilmu tertentu dan terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak hanya belajar sampai pada tingkat perguruan tinggi saja melainkan mereka juga harus belajar dan diajar pada saat mereka bekerja, hal ini agar profesionalisasi mereka semakin meningkat.
Dalam hal ini pendidik perlu akan adanya profesionalaisasi. Perlunya profesionalisasi pendidikan (Sanusi et..al, 1991) dilandasi enam asumsi sebagai berikut :
1. Subyek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, dan dapat dikembangkan segala potensinya; sementara pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.
2. Pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatife yang diikat oleh norma dan niiai yang baik secara universal, nasional maupun local, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan.
3. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotetis dalam menjawab permasalahan pendidikan.
4. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang, oleh sebab itu pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.
5. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni, situasi dimana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik dan selaras dengan nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.
6. Seiring terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan yang menjadikan manusia sebagai manusia yang baik (dimensi intrinsik) dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu.

Berkenaan dengan pendidik, makalah ini memuat lima hal yang ada dalam pendidik yaitu:
1.  Profesi pendidik
2.  Kode etik pendidik
3.  Pengembangan dan organisasi profesi guru
4.  Penyelenggaraan pendidikan
5.  Dampak konsep pendidikan


1.  Profesi Pendidik
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, pendidikan dan desainer.
Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu lapangan pekerjaan yang menuntut diterapkannya teknik dan prosedur yang ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli, serta secara sadar diupayakan dan ditunjukan demi kemaslahatan orang lain.
Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.
Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Daftar karakterstik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi:
  1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
  2. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
  3. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
  4. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
  5. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
  6. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
  7. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
  8. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
  9. Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
  10. Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
  11. Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, hal yang mendasar yang harus dipahami mengenai profesi adalah ketanggapan yang berdasarkan kearifan atau pengabdian yang berdasarkan keahlian demi kemaslahatan orang lain.
Profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Dalam materi ini lebih mengkhusukan pada pendidik jenis guru dan dosen.
Guru dan dosen adalah sebagai suatu profesi. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Presiden R,I. No. 49 Tahun 1989 ( khususnya Pasal 1 Ayat 2) yaitu mengenai jenjang jabatan dalam rangka profesi kependidikan, suatu jabatan yang disebut Widyaiswara yaitu tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai guru dan bekerja pada pusat pendidikan dan pelatihan di berbagai Departemen dan Unit Kerja di luar lembaga sekolah.
Agar memperjelas gambaran mengenai posisi guru dalam jabatan tenaga kependidikan di Indonesia, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1.  Tenaga Pendidikan terdiri atas:
a)  Pengajar (Guru)
b)  Guru Pembimbing
c)  Pembimbing atau Penyuluh Pendidikan
d)  Widyaiswara
e)  Pelatih
f)   Tutor/fasilitator PLS
2.  Pengelola suatu pendidikan:
a)  Kepala Sekolah
b)  Wakil Kepala Sekolah
3.  Penilik Sekolah
4.  Pengawas
5.  Peneliti dan pengembang di bidang pendidikan:
a)  Pengembang program pengajaran (ahli kurikulum)
b)  Pengembang alat pengukuran dan penilaian
c)  Pengembang media ajar
d)  Peneliti pendidikan
e)  Ahli psikologi persekolahan
6.  Pustakawan
7.  Laboran
8.  Teknisi sumber belajar
Sebagai tenaga profesional tentu guru harus memiliki kriteria profesional itu sendiri. Adapun criteria profesional tersebut adalah;
1.  Bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja (fulltime),
2.  Pilihan pekerjaan itu berdasarkan motivasi yang kuat,
3.  Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh malalui pendidikan dan latihan yang lama,
4.  Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan dan menangani klien,
5.  Pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi,
6.  Pelayanan berdasarkan kepada kebutuhan objektif klien,
7.  Memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien,
8.  Menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu,
9.  Memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper dan spesialisainya, dan
10. Keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien.

Jika diambil perilaku profesional guru secara pokok maka ada tiga perilaku guru yang harusnya ada pada setiap guru, yaitu :
1)  Thoughtfullness: perilaku seorang guru mestinya mencerminkan  kepemilikan landasan keilmuan  dan keterampilan yang memadai yang dicapainya dalam suatu proses panjang baik selama berada di dalam pendidikan prajabatan maupun berbagai tambahan pengalaman yang didapatkan selama di dalam jabatan. Harus disadari oleh guru bahwa mereka harus senantiasa berfikir sebelum-sementara-dan setelah bekerja menjadi guru. Karenaya pemutakhiran pengetahuan dan pengalaman adalah hal mutlak.
2)  Adaptability: guru profesional dalam menjalankan tugasnya senantiasa melakukan penyesuaian teknis situasional dan kondisional sesuai tuntutan situasi dan kondisi, dengan berorientasi pada usaha tercapainya “desired out-comes” . Atau paling tidak penyesuaian dapat dilakukan dalam bingkai pemikiran , bahwa itu semua dilakukan demi untuk mendekatkan antara “actual out-come” dengan desired out-come.
3)  Cohesiveness: dalam melakukan  pekerjaan seorang guru profesional akan menyikapi pekerjaan dengan penuh dedikasi dengan senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah teknis, prosedural, dan kaidah filosofi sehingga menjadikan untuk kerjanya taat azas dan tepat yang ditujukan sebagai layanan yang arif bagi kemaslahatan orang lain.
Profesi pedidik tidak mungkun dapat dikenakan kepada sembarang orang yang dipandang oleh masyarakat umum sebagai pendidik. Jadi ditinjau dari segi rumusan profesi sudah jelas dapat dibedakan anatara pendidik dalam keluarga dan di masyarakat dengan pendidik di lembaga-lembaga pendidikan yaitu guru dan dosen. Akan tetapi jika ditinjau dari cara kerja kedua kelompok ini belum menunjukkan perbedaan yang jelas. Hal ini karena pengertian mendidik belum jelas sehingga membuat praktek pendidikan tidak tepat.
Mendidik adalah membuatkan kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar anak-anak sebagai subjek berkembang sendiri. Mendidik adalah suatu upaya membuat anak-anak mau dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal. Dalam arti lain mendidik memusatkan diri pada upaya pengembanagn afeksi anak-anak, dan kemudian pada pengembangan kognisi dan keterampilannya. Berkembangnya afeksi yang positif terhadap belajar merupakan kunci keberhasilan belajar berikutnya, termasuk keberhasilan dalam meraih prestasi kognisi dan keterampilan.
Setelah memahami makna mendidik, lalu dikembangkan kriteria keberhasilan mendidik. Keberhasilan itu tidak ditentukan oleh prestasi akademik peserta didik. Prestasi akademik akan muncul ketika pendidika berhasil. Adapun kriteria keberhasilan mendidik adalah:
1.  Memiliki sikap suka belajar,
2.  Tahu tentang cara belajar,
3.  Memiliki rasa percaya diri,
4.  Memiliki etos kerja,
5.  Mencintai prestasi tinggi,
6.  Produktif dan kreatif,
7.  Puas akan sukses yang didapat.
Setelah mengenal kriteria keberhasilan, calon guru juga perlu diperkenalkan untuk dipelajari, dipahami, dilatih, dan dilaksanakan setelah bertugas dilapangan adalah sejumlah perilaku pendidik dalam proses pendidikan yang bisa dipilih salah satu atau beberapa diantaranya yang cocok dengan tujuan pendidikan saat tatap muka. Perilau-perilaku pendidik yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.  Pendidik bertindak sebagai mitra atau saudara tua peserta didik,
2.  Melaksanakan disiplin yang permisif, ialah memberi kebebasan bertindak asal semua peserta didik aktif belajar,
3.  Member kebebasan kepada semua peserta didik untuk mengaktualisasi potensi mereka masing-masing,
4.  Mengembangkan cita-cita nyata para peserta didik atas dasar pemahaman mereka tentang diri sendiri,
5.  Melayani pengembangan bakat setiap peserta didik,
6.  Melakukan dialog atau bertukar pikiran secara kritis dengan peserta didik,
7.  Menghargai agama dalam dunia modern yang penuh dengan rasionalitas. Hal-hal di luar rasio dibahas lewat agama,
8.  Melakukan dialektika nilai budaya lama dengan nilai-nilai budaya modern,
9.  Mempelajari dan ikut memecahkan masalah masyarakat, yang mencakup ekonomi, social, budaya, dan geografis, termasuk apliikasi filsafat Pancasila,
10.  Mengantisipasi perubahan lingkungan  dan masyarakat oleh pendidik atau bekerja sama dengan para peserta didik,
11. Memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berkreasi,
12. Mempergunakan metode penemuan,
13. Mempergunakan metode pemecahan masalah,
14. Mempergunakan metode pembuktian,
15. Melaksanakan metode eksperimentasi,
16. Melaksakan metode berproduksi barang-barang nyata yang mungkin bisa dipasarkan,
17. Memperhatikan dan membina perilaku nyata agar positif pada setiap peserta didik.

2.  Kode Etik Pendidik
Kode etik adalah tata etika/nilai yang menjadi pegangan suatu Profesi. Beberapa profesi seperti Dokter, Pengacara, Pendidik/ guru dan profesi lainnya memiliki kode etik. Kode etik ini akan memberi citra kepada seseorang yang berprofesi tertentu. Kode etik ini bersifat mengikat. Oleh karena itu penyimpangan terhadap kode etik bisa diajukan ke meja hijau.
Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam Kongres X111 t:ahun 1973 di Jakarta, dan disempurnakan dalam Kongres XVI tahun 1989 di Jakarta, sebagai berikut :

” Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa , Bangsa, dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut :
  1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
  2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
  3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
  4. Guru rnenciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
  5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
  6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
  7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
  8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
  9. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.
Kode etik pendidik ini juga dapat diambil dari peraturan kenaikan jabatan akademik ke jenjang guru besar IKIP Surabaya Tahun 1994 Bab I Pasal I tentang Kelayakan Integritas Kepribadian sebagai berikut:
1.  Mengutamakan tugas pokok dan atau tugas Negara lainnya,
2.  Memelihara keharmonisan pergaulan dan kelancaran komunikasi,
3.  Menjaga nama baik dan loyalitas kepada lembaga pendidikan,
4.  Menghargai berbagai sikap, pendapat, dan pandangan,
5.  Memiliki sifat kepemimpinan,
6.  Menjadi teladan dalam berperilaku,
7.  Membela kebenaran secara jujur dan objektif,
8.  Menjunjung tinggi norma-norma kemasyarakatan.
Kode etik ini harus difahami dan dilaksanakan oleh setiap pemangku profesi. Para guru harus berfikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, etika pribadi dan professional, dan prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah para guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru sebagai landasan etika moral dalam melaksanakan tugasnya.
Pada saat ini masih banyak guru yang belum memahami kode etik ini, apalagi menerapkannya. Hal inilah yang menyebabkan turunnya citra guru di masyarakat. Kita bisa mengecek apa yang terjadi di dunia pendidikan dikaitkan dengan kode etik diatas. Para guru banyak yang hanya transfer ilmu pengetahuan, belum menjalankan nilai-nilai keagamaannya, apalagi membimbing siswanya menjadi manusia yang utuh. Kejujuran profesional dilanggar terbukti beredarnya kunci-kunci jawaban Ujian Nasional, mengkatrol nilai, memberi nilai tinggi untuk siswa-siswa yang dekat walaupun kenyataan nilainya rendah dan ketidak obyektifan lainnya. Guru jarang yang mau mencari informasi mengenai siswanya, seperti potensi, bakat, minat, kekurangan, kelebihan, dan lainnya. Semuanya diserahkan total ke guru Bimbingan Konseling ( BK). Guru banyak yang belum menciptakan suasana belajar yang baik, metode yang diterapkan hanyalah berkisar ceramah, latihan, tugas saja. Tidak pernah memikirkan bagaimana materi pelajarannya bisa diserap maksimum oleh siswanya dan pembelajaran kurang menyenangkan. Demikian pula hubungan dengan orangtua belum terjalin baik. Mereka hanya mengenal orangtuanya hanya beberapa orang saja melalui Komite. Dalam masalah pengembangan diri, banyak guru yang tidak suka membaca dan belajar sehingga ilmunya hanya sebatas buku paket siswa saja. Pelatihan yang diikuti hanyalah untuk mendapatkan piagam sertifikasi. Terhadap organisasi juga demikian. Organisasi ada tapi programnya yang berjalan hanya rutinitas saja. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah dipandangnya menambah beban, sehingga dilakukan hanyalah sebagai formalitas belaka. Dan masih banyak lagi masalah-masalah guru di Indonesia.

3.  Pengembangan dan Organisasi Profesi Guru
Pengembangan profesi pendidik berhubungan dengan organisasi pendidik. Sebab pengembangan profesi itu, di samping dilakukan oleh para pendidik secra individual, secara konsep dibantu, diawasi, dan dikoordinasi oleh organisasi profesinya. Akan tetapi, fungsi organisasi profesi seperti ini di dalam bidang pendidikan belum tampak. Karena itu kebanyakan pendidik mengembangkan profesinya sendiri-sendiri.
Kita semua memaklumi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini begitu cepatnya sehingga kalau kita berhenti belajar yang terjadi adalah bahwa kita menjadi orang ketinggalan jaman. Untuk itu diperlukan pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru dengan kata kunci adalah belajar. Yang dimaksud belajar disini ialah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan baru dengan berusaha sendiri. Usaha-usaha melalui keaktifan sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan sehingga akan berguna dalam menjalankan kewajiban sebagai guru, itulah yang dimaksud sebagai pengembangan profesi guru. Kadang-kadang pengembangan profesi ini dikatakan juga sebagai peningkatan profesi. Sehubungan dengan peningkatan profesi ini, guru memang dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya baik yang mengenai materi pelajaran dari bidang studi yang menjadi wewenangnya maupun keterampilan guru. Tanpa belajar lagi kemungkinan resiko yang terjadi ialah tidak tepatnya materi pelajaran yang diajarkan dan metodologi mengajar yang digunakan. Bentuk-bentuk pengembangan profesi keguruan secara garis besar sebagai berikut:
                 
1.Pengembangan profesi secara individual:
a.  Pengembangan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen yang terkait.
b.  Pengembangan profesi melalui belajar sendiri, dalam hal ini para guru dapat memilih sendiri sumber-sumber yang diperlukan dan sesuai bagi kepentingannya untuk dipelajari sendiri.
c.   Pengembangan profesi melalui media, berbagai media dapat dimanfaatkan seperti media massa elektronik/cetak dan online yang banyak memuat artikel-artikel pengetahuan atau keterampilan yang penting untuk dipelajari.
2.Pengembangan profesi keguruan melalui organisasi profesi:
Yang dimaksud organisasi profesi adalah organisasi atau perkumpulan yang memiliki ikatan-ikatan tertentu dari satu jenis keahlian atau jabatan. Seperti para guru yang menyatukan diri pada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Untuk lokal bisa disebut seperti PGSB (Persatuan Guru Swasta Balikpapan), MGHB (Musyawarah Guru Honor dan Bantu), dan banyak lagi lainnya. Organisasi profesi ini bermanfaat untuk:
a.  Tempat pertemuan antara guru yang mempunyai keahlian sama untuk saling mengenal.
b.  Tempat memecahkan berbagai masalah yang menyangkut profesinya.
c.   Tempat peningkatan mutu profesi masing-masing.
Berkaitan dengan organisasi profesi pendidikan maka ada beberapa macam organisasi profesi pendidikan yang ada di Indonesia. Secara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik menyatakan bahwa organisasi profesi kependidikan di indonesia berkembang pesat bagaikan tumbuhan di musim penghujan. Sampai sampai ada sebagian pengemban profesi pendidikan yang tidak tahu menahu tentang organisasi kependidikan itu. Yang lebih dikenal kalangan umum adalah PGRI.
Disamping PGRI yang satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah juga terdapat organisasi lain yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang didirikan atas anjuran Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Sayangnya, organisasi ini tidak ada kaitan yang formal dengan PGRI. Selain itu ada juga organisasi profesional guru yang lain yaitu ikatan serjana pendidikan indonesia (ISPI), yang sekarang sudah mempunyai banyak devisi yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI), Himpunan Serjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI), dan lain-lain, hubungannya secara formal dengan PGRI juga belum tampak secara nyata, sehingga belum didapatkan kerjasama yang saling menunjang dalam meningkatkan mutu anggotanya.
  1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.
Pada saat didirikannya, organisasi ini disamping memiliki misi profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi politis-deologis, misi peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.
Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehinnga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembagkan kemampuan profesinya.
Misi politis-teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalise, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia, juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan benegara, yaitu pancasila. Itu sesungguhnya misi politis-ideologis PGRI, yang dalam perjalanannya dikhawatirkan terjebak dalam area polotik praktis sehingga tidak dipungkiri bahwa PGRI harus pernah menelan pil pahit, terperangkap oleh kepanjangan tangan orde baru.
Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peraturan keorgaisasian , terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik kejelasan sruktur organisasi sangatlah diperlukan.
Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya, PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Kalau demikian, sesunguhnya PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara.
2.  Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.
Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu: (a) Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia; (b) meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para angotanya; (c) membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara; (d) mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pndidikan; (e) melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota; (f) meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan; dan (g) menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan.
Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang telah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya.
3.   Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)
Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya.
Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagai berikut ini.
  1. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.
  2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.
  3. Meingatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).
Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan, yaitu:
  1. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling;
  2. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling;
  3. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri; dan
  4. Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).
Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART IPBI, 1975) sebagai berikut ini.
  1. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bimbingan Indoesia dan brosur atau penerbitan lain.
  2. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya.
  3. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya.
  4. Penelitian di bidang bimbingan.
  5. Penataran, seminar, lokal karya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.
  6. Kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan mengembangkan bimbingan.


4. Penyelengara Pendidikan
      Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari profesionalisasi pendidik. Sebab yang menjadi penyelenggara pendidikan adalah para pendidik juga. Yang  dimaksud dengan penyelanggara pendidikan adalah mereka yang menduduki jabatan struktural, seperti kepala sekolah, ketua jurusan, dekan, rector. Pejabat struktural di kantor-kantor pendidikan juga dapat disebut penyelenggara pendidikan, walaupun hanya menangani aturan dan kebijakan, sebab kedua hal ini juga mempengaruhi bahkan dalam hal-hal tertentu menentukan pelaksanaan pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi.
Ada beberapa macam kewajiban sebagai seorang pendidik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:
1. Menjadi manajer lembaga pendidikan bersangkutan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
a.  Mngadakan prediksi tentang kemungkinan perubahan lingkungan seperti perkembangan ilmu dan teknologi, tuntutan hidup, aspirasi masyarakat, dan sebagainya.
b.  Merencanakan dan melakukan inovasi dalam pendidikan.
c.   Menciptakan strategi dan kebijakan lembaga agar proses pendidikan tidak mengalami hambatan.
d.  Mengadakan perencanaan dan menemukan sumber-sumber pendidikan.
e.  Menyediakan dan mengkoordinasi fasilitas pendidikan.
f.   Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan agar tidak terlanjur berbuat salah.
2.  Menjadi pemimpin lembaga pendidikan:
a.  Memimpin semua bawahan.
b.  Memotivasi agar bekerja dengan rajjin dan giat.
c.   Meningkatkan kesejateraan para bawahan.
d.  Mendisiplin para pendidik dan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
3.  Sebagai supervisor atau pengawas:
a.  Mengawasi dan menilai cara kerja dan hasil kerja pendidik dan pegawai.
b.  Member supervisi dala meningkatkan cara kerja.
c.   Mencari dan member peluang untuk menngkatkan profesi para pendidik.
d.  D. mengadakan rapat-rapat untuk memperbaiki pendidikan dan pengajaran.
4.  Sebagai pencipta iklim bekerja dan belajar yang kondusif denga tugas-tugas:
a.  Menempatkan personalia secara benar sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
b.  Membina antar hubungan personalia yang positif.
c.   Meningkatkan dan memperlancar komunikasi.
d.  Menyelesaikan konflik.
e.  Meningkatkan dan memelihara persatuan dan kesatuan personalia.
5.  Sebagai pencipta lingkungan bekerja dan belajar yang kondusif, dengan tugas-tugas:
a.  Menghipun dan memanfaatkan informasi tentang sumber belajar
b.  Memperkaya alat-alat belajar, alat alat peraga, dan media pendidikan.
c.   Memperkaya lingkungan seperti kebun, ohon pelindung, taman, dan sebagainya.
d.  Mengharmoniskan lingkungan, lembaga dan ruangan kelas.
6.  Menjadi administrator lembaga pendidikan dengan tugas menyelenggarakan kegiatan rutin yang dioperasikan oleh para personalia lembaga, seperti:
a.  Mengendalika stuktur organisasi.
b.  Melaksanakan admistrasi substantive, yaitu administrasi:
1.  Kurikulum
2.  Kemahasiswaan/kesiswaan.
3.  Personalia
4.  Keuangan
5.  Sarana umum/lain-lain
c.   Melakukan pengawasan terhadap efektivitasdan efesiensi kerja.
d.  Menilai efektivitas dan efesiensi kerja para personalia pendidikan.
7.  Menjadi coordinator kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarkat:
a.  Berinisiatif membentu suatu badan kerjasama.
b.  Mengadakan survey untuk menampungaspirasi masyarakat.
c.   Menghimpun dukungan masyarakat.
d.  Melaksanakan kerkasama dengan masyarakat.
e.  Membentuk pengyuban sekolah dan masyarakat bila dipandang perlu.
Inilah kewajiban para penyelenggara lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Semua kewajiban ini harus dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan  agar misi pendidikan berhasil.



5.  Dampak konsep pendidikan
      Sesudah membahas profesi pendidik, etika pendidik, pengembangan profesi dan organisasi profesi, serta penyelanggaraan pendidikan, kini tiba saatnya mengemukakan dampak konsep-konsep pendidikan yang bersumber dari pembahasan itu. Konsep-konsep pendidikan yang simaksud adalah sebagai berikut :

1.  Ciri-ciri profesi pendidikan yang lebih lengkap, antara lain plihan didasarkan atas motifasi yang kuat untuk menjadi pendidik dan sebagai eksper yang diakui oleh masyarakat. Pengakuan ini mengimplisitkan tidak ada orang lain yang bisa melaksanakan tugas mendidik kecuali para pendidik profesional.

2.  Karena pengertian pendidik bukanlah sekedar memberi nasehat, petunjuk, motivasi, atau menjelaskan sesuatu dengan ceramah, melarang dan menganjurkan, serta menilai hasil belajar anak, maka mendidik adalah membuat kesmpatan dan menciptakan situasi yang kondusip agar anak-anak mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk  mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal.


3.  Kreteria keberhasilan mendidik adalah :
a.  Memiliki sikap suka belajar.
b.  Tahu tentang cara belajar.
c.   Memiliki rasa percaya diri.
d.  Mencintai prestasi tinggi.
e.  Memiliki etos kerja.
f.   Kretif dan produktif.
g.  Puas akan sukses yang dicapai.

4.  Prilaku pendidik yang bisa dipilih satu atau bebrapa diantaranya ketika melaksanakan pendidikan dilapangan adalah :
a.  Menjadi mitra peserta didik.
b.  Melaksanakn disiplin yang permisif.
c.   Memberi kebebasan dalam mengaktualisasi diri.
d.  Mengembangkan cita-cita riil peserta didik.
e.  Melayani pengembangan bakat.
f.   Berdialog agar peserta didik berfikir kritis.
g.  Menghargai agama dalam dunia modern yang penuh dengan rasionalitas.
h.  Melakukan dialektika nilai budaya lama dengan yang modern dengan peserta didik.
i.   Mempelajari dan ikut memcahkan masalah-masalah masyarakat dalam proses pendidikan.
j.   Mengantisipasi perubahan lingkungan dan masyarakat dalam proses pendidikan.
k.   Memberi kesempatan kreatif.
l.   Menggunakan metode penemuan, pemecahan masalah, pembuktian, dan eksperimen.
m. Membiasakan peserta didik memproduksi barang-barang nyata.
n.  Membina prilaku sehari-hari agar positif.

5.  Kode etik pendidik yang lebih lengkap, antara lain mengandung unsur menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik, berbakti kepada peserta didik, menjadi teladan dalam berperilaku, mngembangkan profesi secara kontinu, dan sebagainya.

6.  Profesi pendidik perlu ditingkatkan, untuk itu perlu dicarikan berbagai jalan agar bisa terlaksana.


7.  Dikembangkan peranan pendidik baik untuk masa sekarang maupun kecenderungan pada masa depan.

8.  Ada sejumlah kewajiban organisasi profesi pendidikan dalam rangka mengembangkan profesi pendidik, antara lain mencari peluang untuk memajukan profesi para anggota, mengadakan pembinaan profesi, mengawasi pelaksanaan pendidikan mevbentuk konsep-konsep[ pendidikan melalui hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.


9.  Penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan tidak cukup memiliki profesi pendidik, mereka harus profesional dalam manajemen pendidikan.

10. Manajemen pendidikan tidak sama dengan manajemen bisnis yang mengejar keuntungan uang, tetapi bisa meniru manajemen itu dalam gerak dan dinamika untuk mempertahankan kehidupan dan kemajuan pendidikan.


11. Manajemen pendidikan juga tidak sama dengan manajemen pemerintahan, sebab manajemen kedua ini menangani manusia dewasa yang relatif sudah paham akan budaya yang patut ditaati. Sementara itu manajemen pendidikan adalah menangani peserta didik yang sedang berkembang pada individu-individu yang serba unik. Untuk itu dibutuhkan banyak strategi, pendekatan, dan metode yang sesuai, dibutuhkan pula sejumlah konsep, agar perkembangan setiap peserta didik terealisasi secara relatif lancar dan optimal.